PENINJAUAN KEMBALI

Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir (bersifat final) dan berkekuatan hukum tetap. Meskipun Pengadilan Pajak tidak mengenal lembaga kasasi, Mahkamah Agung masih dapat membatalkan putusan Pengadilan Pajak dengan cara menerima seluruhnya atau menerima sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa (baik wajib pajak maupun Dirjen Pajak. Dengan demikian, PK merupakan upaya hukum luar biasa dan merupakan peninjauan terhadap keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan syarat terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan UU Pengadilan Pajak, permohonan PK hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b..dan c UU Pengadilan Pajak (dengan putusan berupa menambah pajak yang harus dibayar atau putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya);

d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka Waktu Permohonan Peninjauan Kembali

Jangka waldu permohonan PK adalah 3 bulan sejak :

  • Diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap; atau
  • Ditemukannya surat-surat bukti. Tanggal penemuan.surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau
  • Putusan dikirim untuk PK yang diajukan atas dasar butir c), d), atau e) di atas.

Hal-hal yang berkaitan dengan permohonan PK yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak antara lain :

  • Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
  • Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
  • Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan tagi.

Jangka waktu Pengambilan Putusan Peninjauan Kembali

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak.

Sedangkan jangka waktu pengambilan putusan atas PK oleh MA adalah :

  • 6 bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA, dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil melalui pemeriksaan acara biasa ; atau
  • 1 bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA, dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil melalui pemeriksaan acara cepat.

Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali ini harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Dalam praktik dapat terjadi sanksi administrasi yang dikenakan kepada WP tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani WP yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Atas kuasa pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya. Permohonan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi ini, hanya dapat diajukan oleh WP paling banyak 2 kali.

Atas permohonan ini Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan WP diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan WP dianggap dikabulkan.

Apabila diminta oleh WP, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP. Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 36 UU KUP ini akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

 

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

GUGATAN

Pengertian Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Yang Dapat Mengajukan Gugatan

Berbeda dengan banding, yang dapat mengajukan gugatan adalah penggugat. Dalam hal ini tidak dibatasi apakah penggugat tersebut WP atau bukan. Berdasarkan Pasal 23 UU KUP yang dapat mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Dalam pengajuan gugatan WP dapat diwakili oleh ahli waris (WP meninggal), pengurus (WP Badan), kurator (WP pailit), atau kuasa hukumnya (pengacara, konsultan pajak, atau kuasa khusus). Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas.pembayaran pajak.termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Khusus untuk WP Badan, apabila selama proses gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena keadaan dimaksud.

Yang Dapat Diajukan Gugatan

Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU KUP, gugatan WP atau Penanggung Pajak kepada badan peradilan pajak (Pengadilan Pajak) meliputi gugatan terhadap :

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan Gugatan

1. Diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pajak dalam Bahasa Indonesia.dengan dicantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau Keputusan yang digugat;

2. Dalam hal gugatan dilakukan atas pelaksanaan penagihan pajak, diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

3. Dalam hal gugatan dilakukan terhadap suatu Keputusan, diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;

4. Dalam hal terdapat keadaan yang memaksa (force majeure), maka jangka waktu di atas diperpanjang sampai 14 hari sejak berakhirnya keadaan memaksa tersebut;

5. Satu gugatan adalah untuk satu Keputusan atau satu pelaksanaan penagihan;

6. Dilampirkan salinan dokumen yang digugat.

Pada prinsipnya gugatan tidak menunda kewajiban perpajakan dan tidak menghalangi pelaksanaan penagihan pajak. Namun penggugat dalam gugatannya dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan penagihan pajak tersebut ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan penggugat tersebut dapat dikabulkan melalui suatu Putusan Sela sebelum ditetapkannya putusan atas pokok sengketa, dengan syarat apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan dilaksanakan.

Atas.gugatan yang tidak memenuhi ketentuan formal tertentu akan diberikan putusan “tidak dapat diterima” dalam suatu pemeriksaan dengan acara cepat. Ketentuan formal tertentu yang dimaksud adalah :

1. Gugatan diajukan.secara tertulis kepada Pengadilan Pajak dalam Bahasa Indonesia;
2. Satu gugatan adalah untuk satu Keputusan atau satu pelaksanaan penagihan.

Pencabutan Gugatan

Gugatan yang telah masuk dan sengketanya telah didaftarkan ke Pengadilan Pajak masih dapat dicabut oleh penggugat manakala ia menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak jadi diajukan. Pencabutan Gugatan dilakukan dengan cara mengajukan surat pemyataan pencabutan Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Gugatan yang dicabut ini akan dihapuskan dari daftar sengketa dengan melalui :

a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang (belum dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim);

b. putusan Majelis Hakim melalui pemerikaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah.sidang (saat sidang gugatan sudah dimulai/berjalan dan sedang dilakukan pemeriksaan) atas persetujuan tergugat.

Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan di atas tidak dapat diajukan kembali.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

 

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

Pembetulan Dalam PBB

Terhadap SPPT/SKP/STP yang diterima, WP dapat mengajukan permohonan pembetulan ke KP PBB manakala terjadi :

  • kesalahan tulis dan atau
  • kesalahan hitung dan atau
  • kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya pembetulan dapat dilakukan atas permohonan WP ataupun dilakukan oleh fiskus secara jabatan. Dasar hukum pembetulan ini adalah Pasal 16 UU KUP dan diatur lebih lanjut dalam SE-09/PJ.6/1993. Pembetulan dapat mengakibatkan pajak yang terutang menjadi sama, lebih kecil, atau lebih besar daripada ketetapan semula.

Yang termasuk dalam pengertian kesalahan tulis adalah      :

–     kesalahan dalam penulisan nama subjek pajak, WP, alamat (baik subjek pajak maupun objek pajak), NOP, nomor SPPT/SKP/STP, tahun pajak, tanggal jatuh tempo dan hal lain yang sejenis;

–     SPPT/SKP/STP untuk objek pajak dan tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu kali (ganda).

Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan hitung adalah kesalahan dalam penambahan/pengurangan dan perkalian/pembagian (arithmetic fault), kesalahan penerapan tarif, kesalahan penerapan klasifikasi objek, penetapan jumlah batas nilai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan kesalahan lain sejenis. Namun, atas kesalahan dalam menghitung luasnya bangunan dan luasnya tanah.serta kesalahan menghitung NJOP tidak tergolong dalam pengertian kesalahan hitung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP.

Adapun yang termasuk dalam pengertian salah/keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya terhadap fakta atau kenyataan objek pajak dan subjek pajak yang sudah jelas/benar. Oleh karena itu, pembetulan karena kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilakukan dengan asumsi bahwa mengenai objek dan subjek pajak sudah tidak terdapat perbedaan pendapat (sengketa) antara fiskus dengan WP.

Pembetulan atas SPPT/SKP/STP dilakukan dengan cara menerbitkan SK Dirjen Pajak tentang pembetulan SPPT atau SKP atau STP, yang ditandatangani oleh pejabat tertentu atas nama Dirjen Pajak. Karena pembetulan tersebut tidak menyangkut masalah material mengenai objek pajak, maka pembetulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian administratif atas dokumen-dokumen yang ada di KP PBB atau dokumen-dokumen lain yang disampaikan oleh WP (dalam hal terdapat permohonan WP). Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan.untuk dilakukan peninjauan lapangan/penelitian setempat atas proses pembetulan tersebut.

Pembetulan dapat dilakukan tanpa batas waktu. Akan tetapi apabila pembetulan tersebut mengakibatkan jumlah pajak yang terutang menjadi lebih besar daripada ketetapan semula, maka pembetulan tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang hak untuk menetapkan pajak belum daluwarsa.

Pembetulan Dalam BPHTB

Dalam Pasal 1 UU BPHTB disebutkan bahwa SK Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SKBKB; SKBKBT, SKBLB, SKBN, atau STB.

Secara umum tata cara pembetulan dalam BPHTB juga mengikuti ketentuan Pasal 16 UU KUP. Lebih lanjut, tata cara penerbitan SK pembetulan dalam BPHTB ini ditegaskan kembali dalam KEP-01/PJ.6/1999 jo. SE-20/PJ.6/1999.

Kepala KP PBB/KPP Pratama atas nama DirekturJenderal Pajak karena jabatannya atas permohonan WP, dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau STB yang dalam penerbitannya terdapat :

  • kesalahan tulis, antara lain kesalahan nama, alamat, data objek pajak, nomor surat ketetapan pajak, dan tanggal jatuh tempo;
  • kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau pembagian; dan atau
  • kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penerapan pengenaan hak pengelolaan dan hibah wasiat, dan kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

SK Pembetulan yang diterbitkan dapat berupa : menambah, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak terutang dalam surat ketetapan pajak atau STB. Apabila setelah diterbitkan SK Pembetulan ternyata masih ada kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka WP dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Ditjen Pajak u.p. Kepala KP PBB/ KPP Pratama, atau Kepala KP PBB/ KPP Pratama atas nama Dirjen Pajak dapat melakukan pembetulan lagi secara jabatan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

 

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah hal yang perlu di ketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak yang telah kita bayar tersebut kelak akan di setorkan oleh pemotongPPh Pasal 21ke kas negara. namun apakah semua orang telah mengetahui siapa saja yang berhak memotong PPh pasal 21 ini, berikut di jelaskan pengertian dan siapa saja yang berhak memotong PPh pasal 21.

Yang dimaksud dengan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

  1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai  imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai,
  2. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan,
  3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
  4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
    • honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadai dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya,
    • honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri,
    • honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang,
  5. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

 

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

PPh Atas Penghasilan Dari Luar Negeri

Aspek Perpajakan Internasional Dalam Undang-undang PPh

Indonesia sebagai Negara berdaulat memiliki hak untuk membuat ketentuan tentang perpajakan. Fungsi dari pajak yang ditarik oleh pemerintah ini utamanya adalah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, pajak juga berfungsi untuk mengatur perilaku warga Negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan memiliki peranan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1984 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif di mana jenis pajak ini bisa dikenakan apabila syarat subjektif dan objektif terpenuhi bagi orang atau badan. Pada umumnya hampir semua orang atau badan di Indonesia akan memenihi syarat subjektif dan jika  orang atau badan ini memperoleh penghasilan maka syarat objektif juga terpenuhi.

Jika subjek pajak yang dikenakan PPh adalah WNI yang penghasilannya berasal dari Indonesia juga, maka tidak ada aspek pajak internasional dalam kasus ini. Namun demikian, karena definisi subjek pajak tidak dikaitkan dengan kewarganegaraan maka terdapat kemungkinan ada warga Negara asing atau badan asing yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan di Indonesia. Dalam kasus seperti ini, Pajak Penghasilan sudah menyentuh aspek pajak internasional.

Aspek pajak internasional juga akan terjadi bila seorang WNI atau badan Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan Indonesia menerapkan prinsip worldwide income sehingga penghasilan dari luar negeri di atas juga merupakan objek Pajak Penghasilan Indonesia.

Dalam paragra-paragraf berikut saya coba untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008).

 

Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam pengenaan Pajak Penghasilan, dikenal dua jenis subjek pajak yaitu subjek pajak dalam negeri (disingkat SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN). SPDN terdiri dari SPDN Orang Pribadi dan SPDN Badan.

SPDN Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sementara itu SPDN Badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

SPLN adalah kebalikan dari SPDN dalam arti orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan suatu tahun pajak tidak berada di Indonesia dan tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

SPLN yang berbentuk badan adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Kedua kelompok di atas (SPLN Orang Pribadi dan SPLN Badan) baru bias disebut SPLN jika memdapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Nah, dilihat dari cara mendapatkan penghasilannya dari Indonesia, SPLN ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah SPLN yang mendapatkan penghasilan dengan memiliki tempat usaha tetap di Indonesia. Tempat usaha tetap ini biasa disebut Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kedua, SPLN yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia. Kedua bentuk SPLN ini selanjutnya disebut SPLN BUT dan SPLN Non BUT.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

 

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

Jasa Konsultan Pajak │ The Business & Financial Solutions ™