Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi
Tag: Jasa Faktur Pajak PPN Purwokerto
Batas Upload Faktur PajakBatas Upload Faktur Pajak
Sesuai dengan PER-03/PJ/2022 pasal 18 ayat (1), faktur pajak elektronik (e-faktur) wajib di-upload dan disetujui Ditjen Pajak (DJP) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Ketentuan itu
Memahami Perbedaan PPh 21 dan 23Memahami Perbedaan PPh 21 dan 23
Kebanyakan orang kebingungan dalam membedakan aspek PPh atas jasa yang dikenakan PPh 21 dan PPh 23 karena keduanya dikenakan atas penghasilan yang diterima dari penyerahan jasa. Hal mendasar yang dapat
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
Berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.03/2018 Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun Pajak yang lalu dikurangi dengan: dibagi
Perubahan Data Wajib Pajak Orang PribadiPerubahan Data Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukan perubahan data diantaranya sebagai berikut: Mitra Konsultindo Group Konsultan Pajak | Jasa Pembukuan, Akuntansi, Laporan Keuangan | Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Pembuatan
Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang KirimanKetentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, sebagai perubahan dari PMK-199/PMK.010/2019 dan
Simplifikasi PPh 21Simplifikasi PPh 21
Pemerintah memastikan akan menerapkan simplifikasi metode pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 orang pribadi mulai masa pajak Januari 2024. Format tarif efektif ini dinilai akan memudahkan proses pemungutan
Pengenaan PPh 26 Atas Penjualan Saham oleh WPLNPengenaan PPh 26 Atas Penjualan Saham oleh WPLN
PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apa pun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran meliputi gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada WPLN. Artinya, semua
Objek Pajak Perjalan DinasObjek Pajak Perjalan Dinas
Dalam PMK 66 Tahun 2023, imbalan dalam bentuk natura dan /atau kenikmatan kini menjadi objek PPh. Adapun imbalan ini terbagi jadi dua, yaitu imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan imbalan sehubungan
Tarif PPh BadanTarif PPh Badan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023, tarif PPh yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu pada